Unjuk Rasa Dukung Proses Hukum Ketua DPRD, Ini Tuntutan Pemkab Alor.

  • Whatsapp
Salah seorang masa aksi Pemkab Alor saat menyerahkan pernyataan sikap kepada Kaplres Alor. (Foto Gitur)

Kalabahi, LENSANUSAKENARI.NET Rabu (10/2/2021) Pagi, Pemerintah Kabupaten Alor, NTT melakukan aksi unjuk rasa guna menuntut Polres Alor memproses hukum, ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek, S.H terkait dengan pernyataan yang disampaikan Enny Anggrek tentang dugaan pemufakatan jahat dibalik mutasi satu orang staf ASN di Setwan.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan, Pemkab Alor menuntut Polisi Agar segera memanggil dan memeriksa ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, SH agar dapat di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Pemkab Alor juga menjabarkan tuntutanya dalam beberapa poin.

Bacaan Lainnya

“Pertama: Segera memanggil dan memeriksa Enny Anggrek, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Alor untuk mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataan sebagaimana laporan bagian Hukum Setda Alor dan laporan Sekretaris Daerah atas nama Drs. Sony O. Alelang, berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Kabag Hukum Marianus Adang ketika membaca pernyataan sikap Pemkab Alor di depan Mapolres Alor.

Kedua: jika yang bersangkutan (Enny Anggrek, S.H) tidak dapat membuktikan pernyataan-pernyataan menuduh, memfitnah/menista dan menghasut yang menyerang harga diri orang dan merendahkan martabat pejabat negara berkaitan dengan permufakatan jahat, arogan dan intimidasi yang telah disampaikan maka wajib dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut sesaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga: agar permasalahan yang telah diadukan Pemerintah daerah maupun secara pribadi oleh Drs. Sony O. Alelang selaku Sekda Alor, dapat diproses hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku dan secara terbuka agar dapat menjadi pelajaran kepada masyarakat sehingga tidak terjadi fitnah yang besar dalam masyarakat terhadap pemerintah kabupaten Alor.

Keempat: bahwa proses penegakan hukum ini menjadi pantauan kami selaku pimpinan OPD untuk dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dan apabila dalam waktu yang seharusnya, permasalahan ini tidak dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan maka kami akan kembali mendatangi Bapak Kapolres Alor dalam jumlah yang lebih banyak untuk bersama mendorong kasus ini agar cepat terselesaikan secara hukum.

Unjuk rasa yang dilakukan Pemkab Alor kali ini merupakan bentuk dukungan terhadap proses hukum dari laporan polisi Sony O. Alelang tanggal 5 Februari 2021 atas dugaan pencemaran nama baik melalui media whatsApp yang dilakukan Enny Anggrek. (Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait