Tahun 2022 Dana Bos dihentikan, Ini Penjelasannya

  • Whatsapp
Nadiem Makarim ( Menteri Pendidikan) bersama Sri Mulyani

JAKARTA, LENSANUSAKENARI.NET – Kemendikbudristek mulai pada tahun 2022 mendatang akan menghentikan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah yang memiliki siswa kurang dari 60. Hal tersebut disampaikan dengan mengacuh pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, penghentian itu dilakukan terhadap sekolah secara tiga tahun berturut-turut memiliki murid kurang dari 60.

“Pada tahun 2021 peraturan ini belum berdampak, semua sekolah, termasuk sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60, masih menerima BOS. Karena aturan ini mulai sejak tahun 2019 dan semua daerah diberikan kesempatan tiga tahun untuk melakukan penataan,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek, Anang Ristanto dalam keterangan tulis dikutip minggu (05/09) seperti dirilis liputan6.com

Bacaan Lainnya

Sambung Anang, saat ini Kemendikbudristek sedang mengkaji kesiapan kebijakan di tahun 2022 mendatang.

“Kemendikbudristek sedang mengkaji kesiapan penerapan kebijakan di atas untuk tahun 2022 dan senantiasa selalu menerima masukan dari berbagai pihak,” sambungnya.

Sebelumnya informasi tentang penghentian itu sudah ada sejak jauh-jauh hari.

“Pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Lampiran Bab III, Huruf A, angka 2, huruf k, diatur bahwa ‘Pemerintah Daerah dan masyarakat penyelenggara pendidikan, sesuai dengan kewenangannya harus memastikan penggabungan sekolah yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memiliki peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) peserta didik dengan Sekolah sederajat terdekat, kecuali Sekolah yang dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf i. Sampai dengan dilaksanakannya penggabungan, maka Sekolah tersebut tidak dapat menerima dana BOS Reguler’,” jelas Anang.

Pun hal itu ada pada pengaturan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dan kini di Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Menurut dia itu konsisten dengan kebijakan sejak tahun 2019.

Anang menerangkan, sejak tahun 2020, Kemendikbudristek telah melakukan banyak penyesuaian strategis terkait tata laksana BOS seperti antara lain:

(1) Transfer langsung ke rekening sekolah sehingga menghindari keterlambatan penyaluran

(2) Fleksibilitas penggunaan dana BOS agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah

(3) Penerapan sistem elektronik dalam pelaporan dana BOS sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

(4) Perluasan sasaran dana BOS Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta

(5) Penyesuaian besaran satuan dana BOS dengan indeks kemahalan daerah. 

Pihaknya juga mengaku selalu terbuka untuk menerima saran dari pihak mana pun.

“Kemendikbudristek juga senantiasa terbuka menerima masukan agar penggunaan dana BOS semakin efektif, tepat sasaran, dan akuntabel,” ujar Anang.

Sebelumnya kebijakan mengenai penghentian penyaluran dana BOS bagi sekolah yang miliki murid kurang dari 60 ini dimaksudkan untuk efisiensi. Anang Ristanto mengatakan, efisiensi itu dilakukan dengan mendorong penggabungan sekolah-sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60.

 “Karena jumlah peserta didik yang rendah merupakan penanda bahwa para orang tua menganggap kualitas layanan dari sekolah-sekolah tersebut tidak sesuai harapan. Kondisi ini juga menyebabkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya termasuk dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan,” ujar kepada Liputan6.com, Jumat, 3 September 2021

Dengan penggabungan sekolah, menurut Anang tata laksana akan lebih efisien dan secara mutu akan dapat lebih ditingkatkan. 

“Jika BOS terus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kualitas layanan tidak sesuai harapan, maka akan menyebabkan pemborosan anggaran negara. Kemendikbudristek perlu melakukan pembatasan untuk memastikan masyarakat terus menerima layanan pendidikan yang berkualitas,” tekannya. ( ** )

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait