Potret Pendidikan Era Milenial : Kemajuan atau Kemunduran ?

  • Whatsapp

Oleh : Nikolaus Manima,Wakabid Organisasi GMNI Cabang Alor Periode 2019-2021

Bacaan Lainnya

Sengaja saya memberi tanda tanya pada judul tulisan di atas, untuk kita sejenak merefleksikan potret wajah pendidikan kita saat ini. Pendidikan seperti apa yang kita rindukan? Mari berefleksi. Bagaimana kita dapat mengakses pendidikan secara baik. Bagaimana guru dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik tanpa dikekang aturan ini dan aturan itu. Bagaimana pimpinan lembaga tidak kemasukan angin dalam mengeluarkan aturan dan kebijakannya. Sejatinya, pendidikan adalah syarat mutlak majunya sebuah peradaban bangsa.


Kemajuan dan Kemuduran adalah dua kata yang berbeda dari segi makna maupun pengertiannya, simplenya kemajuan adalah sebuah capaian meningkat ke arah yang lebih baik sesuai target yang ditentukan. Sedangkan kemunduran adalah tidak tercapainya langkah maju ke arah yang lebih baik sesuai target capaian yang telah ditentukan. Dalam dunia pendidikan kemajuan adalah sebuah keharusan tanpa embel-embel sedangkan kemunduran adalah sebuah kegagalan yang tidak boleh terjadi


Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya konsep lahirnya sebuah pendidikan maju menurut para pendiri bangsa saat itu adalah pendidikan yang harus mencerdaskan Sederhananya pendidikan yang tidak menghasilkan kecerdasan bukanlah pendidikan. Kecerdasan dalam konteks ini adalah kecerdasan Spritual/akhlak (SQ) yakni tentang keimanan atau hubungan kita dengan Tuhan, emosional (EQ) tentang kecerdasan mengendalikan diri dan kecerdasan intelektual (IQ) tentang kecerdasan otak. Dalam dunia pendidikan, apapun metode mengajarnya, ketiga kecerdasan yang disebutkan di atas haruslah tercapai.

Potret Dunia pendidikan kita era ini memang mengalami degradasi dari segi kecerdasan Spritual/akhlak (SQ) dan kecerdasan emosional (EQ). Hal itu bukanlah tanpa sebab, tetapi pola pendidikan kita yang mesti ditata secara baik, entah itu pendidikan formal maupun non formal, belum lagi sistem hukum yang tumpang tindih juga ikut menjadi penyebab lemahnya kecerdasan Spritual dan kecerdasan emosional. Ada orangtua yang bangga anaknya pintar dari segi IQ meskipun tingkah lakunya banyak yang tidak terpuji. Mungkin hal inilah yang mendorong orang berpendapat bahwa Meskipun nakal/bandel tetapi pintar. Jika kita analisa, sebenarnya ini tidak sesuai amanat UUD 1945. Sebab amanat UUD 1945 jelas, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdas akhlak, cerdas emosional dan cerdas intelektual. Ada orang semasa sekolahnya sangat cerdas dari segi IQ, tetapi kemudian menjadi pimpinan perampok, pimpinan teroris dan pimpinan kejahatan lainnya. Itu terjadi karena mereka tidak cerdas secara emosional dan akhlak/spritual.


Satu hal yang bahkan menjadi potret buruk pendidikan adalah, ada orangtua atau mahasiswa yang relah membayar demi sebuah nilai hitam di atas putih, agar dia terlihat memilki kecerdasarn IQ yang tinggi. Saya menyebut ini sebagai sebuah gangguan kejiwaan, saya namakan penyakit “takut terlihat bodoh”. Padahal kita tau bahwa lembaga pendidikan adalah tempat belajar agar yang tidak tahu menjadi tahu, yang bodoh menjadi pintar dan berbagai pengetahuan lainnya.


Selain masalah di atas ada lagi potret tentang bagaimana hukum tumpang tindih berlaku di dalam dunia pendidikan. Saya perna menyaksikan bagaimana hukum tumpang tindih itu berlaku, ada seorang guru yang diperlakukan orang tua peserta didik seperti seorang kriminalis atau penjahat, hanya karena guru menjewer telinga anak kemudian anak itu mengaduh ke orangtuanya dan hampir saja guru tersebut dianiaya oleh orangtua peserta didik yang bersangkutan ditambah lagi dengan kata-kata makian. Saya menjadi sedih, bagaimana tidak sedih? Orangtua sudah mempercayakan anaknya kepada sekolah untuk dididik hanya delapan jam di sekolah sedangkan orangtua enam belas jam di rumah, tetapi masih saja guru yang disalahkan.


Saat ini undang-undang perlindungan anak seperti tameng sakti bagi peserta didik dan orangtuanya, bagaimana tidak? Ketika ada peserta didik yang dihukum gurunya karena sebuah kesalahan, maka guru akan dilaporkan seperti seorang krminalis. Bersyukur kalau orangtua mengerti tujuan pendidikan. Tetapi kalau tidak, maka gurulah yang menjadi korban dari didikannya sendiri. Memang tidak semua orangtua berpandangan seperti kasus yang saya sebutkan, tetapi ini menjadi sebuah potret betapa mundurnya pendidikan di negeri ini. Perna ada seorang guru yang bercerita ke saya, kalau tidak ingin dididik oleh sekolah lebih baik anak itu dididik langsung oleh orangtuanya; dikasih belajar, dikasih ulangan, dikasih laporan hasil belajar, dikasih ijazah dan lain-lain yang menjadi urusan lembaga pendidikan secara formal. Sejenak saya berpikir, mungkin inilah tingkat dilemanya guru dalam mendidik peserta didik. Dilema karena tanggung jawab sebagai seorang guru untuk mendidik peserta didik seperti dikekang, belum lagi kurikulum yang diganti per menteri pendidikan, kurikulum yang satu belum ada penyesuaian secara baik, diganti lagi, direvisi lagi dan lagi. Ada juga kebijakan lain yang membuat guru seperti sedang memikul beban berat. Hidup enggan, mati tak mau.


Harus diakui bahwa potret pendidikan kita saat ini seperti seorang badut yang relah ditertawakan demi uang. Banyak fakta di lapangan masih saja ada pimpinan lembaga pendidikan yang dengan seenaknya mengomersialisasi pendidikan, pendidikan seakan dibuat seperti lahan bisnis. Mulai dari Sekolah Dasar sampai tingkat Universitas sekalipun tidak terlepas dari masalah yang disebutkan di atas. Mahalnya biaya SPP, SKS, Modul dan biaya lainnya terkdang menjadi penyebab banyak anak yang memilih putus sekolah, padahal menurut amanat UUD 19945, pasal 31 bahwa Pendidikan adalah hak dasar setiap warga masyarakat, diperkuat lagi dengan undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Lebih ironisnya lagi, adalah pimpinan lembaga pendidikan (kepala sekolah, Rektor, ketua yayasan dan jabatan lain yang berhubungan dengan pimpinan lembaga pendidikan) yang terkadang anti kritik, mereka tidak ingin kebijakan mereka dikritik apalagi dibatasi. Padahal nyatanya itu kebijakan sepihak tanpa mempertimbangkan kehidupan anak yang rata-rata dari kaum buruh, kaum tani, kaum yang dimiskinkan oleh sistem dan kaum miskin lainnya.


Tentu kita semua sepakat bahwa pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi kita juga harus sepakat bahwa pendidikan adalah soal keberpihan pada rakyat kecil. Setiap warga negara berhak mengakses pendidikan yang layak tanpa ada batasan dari pihak manapun. Kita juga sepakat bahwa persoalan pendidikan adalah persoalan urgen yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sebab maju mundurnya peradaban sebuah bangsa ada pada pendidikan, cara berpikirnya masyarakatnya maju atau mundur itu juga ditentukan oleh pendidikan. Berbabagai potret persoalan tentang buruknya pendidikan bangsa kita adalah tanggung jawab kita bersama. Semua harus bekerja di ladangnya dan bekerja sesuai porsinya. Pendidikan kita saat ini harus dittikberatkan pada tiga kecerdasan (SQ, EQ, dan IQ) tidak boleh hanya satu kecerdasan. Lembaga-lembaga pendidikan juga sedapat mungkin seringlah mengevaluasi diri lalu orangtua juga mesti tahu bahwa waktu mereka dengan anaknya lebih banyak (16 jam) daripada di sekolah (8 jam), sehingga tidak elok kalau guru yang selalu disalahkan.

LENSANUSAKENARI.NET menerima tulisan untuk dipublikasi diwebsite ini dengan ketentuan sebagai berikut pada RUANG PEMBACA

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait