Pertanyakan SPPD Fiktif, GMNI Alor Nyatakan Siap Perkarakan Oknum DPRD Alor

  • Whatsapp

DPC GMNI Alor Menyerahkan Pernyataan Sikap Kepada Ketua DPRD Alor, di ruang kerjanya. Jumat (10/9/2021) Sumber Foto: Gitur

Kalabahi,LENSANUSAKENARI.NET, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Alor menyambangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Alor Jumat  (10/9/2021).

Bacaan Lainnya

Kedatangan GMNI Cabang Alor ke Gedung DPRD Kabupaten Alor tersebut, bertujuan untuk melakukan Audiens bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Alor terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah (IRDA) Provinsi NTT atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor tahun 2021 tertanggal 9 April 2021.

Audiens kemudian dilakukan GMNI Cabang Alor bersama Ketua DPRD Kabupaten Alor, Enny Anggrek,SH dan Wakil Ketua DPRD Alor, Sulaiman Singh di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupten Alor.

Dalam Audiens tersebut, Sekretaris DPC GMNI Alor Jamaludin Illu didampingi Anggotannya mengaku GMNI Alor menyayangkan perbuatan 4 anggota DPRD sebagai representasi rakyat tetapi diduga melakukan perjalanan dinas fiktif berdasarkan LHP IRDA NTT. GMNI juga menyebutkan perbuatan tersebut merupakan potret menyedihkan kelakuan wakil rakyat yang minim empati pada kondisi rakyat yang tengah berjuang bangkit dari keterpurukan ekonomi karena pandemi yang tak kunjung hilang, oleh karena itu GMNI Alor dengan tegas, meminta pimpinan DPRD untuk memberikan kode etik kepada 4 anggotanya.

Usai berdialog GMNI Cabang Alor menyerahkan Pernyataan Sikap tertulis yang ditandatangani Ketua Seprianus Oko dan Sekretaris Jamaludin Illu, dalam pernyataan sikap tersebut terdapat 3 poin penting tuntutan GMNI Cabang Alor. Pertama GMNI Cabang Alor meminta kepada Ketua DPRD Alor selaku pimpinan dari pada ke-Empat Anggota DPRD tersebut agar segera melakukan penyetoran kembali ke Kas Daerah Kabupaten Alor

Yang kedua GMNI Cabang Alor meminta kepada Ketua DPRD Alor selaku pimpinan memberikan ketegasan kepada setiap anggota yang melakukan kelalaian dalam tugas dan tanggungjawab yang diberikan sesuai dengan kode Etik dan peraturan yang berlaku agar tidak mencoreng nama dan marwah lembaga.

Yang ketiga GMNI Cabang Alor meminta kepada Ketua DPRD Alor agar memanggil Ke-Empat Oknum Anggota DPRD yang dimaksud untuk dievaluasi kinerjanya karena dalam penemuan IRDA tersebut terdapat indikasi Dugaan Perencanaan Tindak Pidana Korupsi secara berjamaah.

DPC GMNI Alor tengah berdialog Pimpinan DPRD Kabupaten Alor di Ruang Kerja Ketua DPRD Alor

GMNI Cabang Alor Kemudian memberi waktu 4X24 Jam kepada pimpinan DPRD untuk menyikapi tuntutannya dan akan kembali menyambangi Gedung DPRD Alor pada 14 September 2021 untuk mengecek tindaklanjut pimpinan DPRD Alor terhadap tuntutannya

GMNI Alor juga secara tegas dan yakin menyatakan akan melanjutkan kasus ini keranah hukum yakni kepolisian dan kejaksaan, apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan GMNI dalam pernyataan sikapnya tersebut belum ada tindaklanjut dari Pimpinan DPRD Kabupaten Alor.

Menyikapi tuntutan GMNI Cabang Alor Ketua DPRD Enny Anggrek dan Wakil Ketua Sulaiman Singh menjelaskan bahwa untuk menjawab tuntutan GMNI itu tidak bisa sertamerta. Sebab di lembaga DPRD ada mekanisme yang mengatur. Namun Ketua DPRD Enny Anggrek dan Wakil Ketua Sulaiman Singh mempersilahkan apabila GMNI ingin membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum untuk diselesaikan.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal Inspektorat Daerah (IRDA), pada bulan April lalu, melaporkan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor TA 2020/2021. Ada sejumlah item kegiatan pembelanjaan mendapat senter, salah satunya perjalanan dinas sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Laporan hasil pemeriksaan IRDA NTT tanggal 09 April 2021 itu, khusus pada item perjalanan dinas DPRD dan ASN pada Sekretariat DPRD Alor, ditemukan empat anggota dewan inisial AGRJ, MLB, DMM dan ADL pertanggungjawabannya terindikasi fiktif dengan nilai sebesar Rp 81.407.000 (Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

IRDA NTT temukan dugaan perjalanan dinas fiktif dari nama-nama empat anggota dewan yang tertera pada bukti tiket (pesawat) dan boarding pass, berbeda dengan nama yang muncul pada hasil scan barcode tiket dan boarding pass. Empat anggota dewan itu, diketahui satu orang melakukan perjalanan dinas koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan NTT di Kupang pada bulan Desember 2020. Sementara tiga lainnya melakukan koordinasi Kemendagri RI di Jakarta pada bulan Februari dan Maret 2021.

Informasi yang dihimpun juga menyebut anggota dewan AGRJ, MLB dan DMM berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, diduga tidak ada perjalanan dinas. Sebab boarding penerbangan Alor-Kupang dan Kupang-Jakarta pergi pulang (PP), yang mereka pertanggungjawabkan tertera atas nama orang lain yakni Dyana Rosihan dengan Kode IW 1932. Nama itu jelas tidak sesuai dengan bukti boarding dan nama pelaku perjalanan dinas. Informasi yang didapati juga, untuk MLB terdapat dua kali perjalanan dinas yang sama boarding penerbangan juga atas nama M. Mite dan M Abdullah.

Sementara perjalanan dinas ADL juga keabsahan tiketnya diragukan. Setelah ditelusuri, ternyata nama yang muncul pada barcode boarding dan tiket atas nama Martha Migel Lefo. Sehingga perbuatan anggota dewan, sesuai rekomendasi IRDA NTT, meminta harus menyetor kembali uang Rp 81.407.000 ke rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Alor. Keempat wakil rakyat itu, diketahui menggunakan uang negara masing-masing AGRJ Rp 18.169.000, MLB Rp 36.569.000 untuk dua kali perjalanan, DMM Rp 18.169.000 dan ADL Rp 8.5. RDA NTT rekomendasikan, perbuatan anggota dewan dari partai PPP, Nasdem, PSI dan Golkar ini untuk menyetor dana fiktif Rp 81.407.000 ke daerah.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Alor, Daud Dolpali, SH diketahui sudah bersurat kepada keempat anggota DPRD agar dapat menyetor kembali uang itu ke rekening BUD melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Alor, hingga batas penyetoran tanggal 10 September 2021. (Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait