Kalabahi – Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kecamatan, bertempat di Ruang Aula SD GMIT Paliboo, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin 14 Oktober 2024.
Kegiatan ini melibatkan Lurah dan Kepala Desa beserta jajaran, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda se-Kecamatan Kabola sebagai peserta kegiatan tersebut.
Dalam pembukaan kegiatan ini, terlihat Camat Kabola Erry M. Dukabain, juga turut hadir bersama Ketua Panwaslu Kecamatan Kabola Oktavianus B. Awola beserta staf dan anggota serta Panwaslu Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Kabola.
Ketua Panwaslu Kecamatan Kabola Oktavianus B. Awola mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dilakukan agar peran serta partisipasi masyarakat mengawal demokrasi pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024 mendatang.
“Kami ingin masyarakat (Kecamatan Kabola) aktif melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran ke Panwaslu dengan membawa bukti-bukti dan apabila terbukti, maka kami akan memproses itu,” kata Awola.
Kegiatan sosialisasi ini lanjut Awola, Panwaslu Kecamatan Kabola menghadirkan 2 orang narasumber dengan materi tentang Netralitas ASN dan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pemilukada yang dipaparkan oleh Camat Kabola Erry M. Dukabain dan Pengawasan Pemilu yang dibawakan oleh Amirudin Bapang.
“Kami ingin tokoh masyarakat bersama stalkholder pemerintah dan pihak keamanan untuk terlibat aktif dalam mensukseskan kegiatan besar (Pemilukada) ini berjalan dengan aman damai tanpa konflik,” ujar Awola.
Ditempat yang sama, Camat Kabola Erry M. Dukabain mengatakan, kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati ini sangat penting.
Menurutnya, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai dampak kebijakan dan bagaimana pelaksanaan pemilihan dapat dilakukan secara adil dan transparan.
“Karena ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap semua komponen masyarakat, sehingga mereka bisa mengetahui tentang kriteria pengawasan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran Pemilukada,” ujarnya.
Sebagai pimpinan wilayah Kecamatan Kabola, Erry juga menegaskan akan pentingnya Netralitas ASN dan juga Aparatur Pemerintah Desa.
“ASN dan perangkat desa harus memiliki pemahaman yang baik terkait dengan netralitas, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu,” katanya.
Sebagai Narasumber pada kegiatan ini, Erry menekankan perlunya pengawasan yang ketat selama proses pemilihan, untuk memastikan bahwa ASN dan Pemerintah Desa tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Ia juga menegaskan, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.
“ASN diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang benar dan mendidik masyarakat mengenai pentingnya netralitas dalam pemilihan. Poin-poin ini menunjukkan bahwa netralitas ASN dan Pemerintah Desa sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses pemerintahan dan pemilihan,” tutup Erry.
Editor: Markus Kari
