Keunikan Delik Aduan : Sebuah Refleksi Kasus Bupati Alor

  • Whatsapp

Tulisan ini sekadar untuk menambah referensi kita tentang jenis tindak pidana, yang masih mengundang prasangka; Delik Aduan. Prasangka publik, terutama yang awam, akan penasaran ketika suatu tindak pidana yang sedang diproses penyidik, tiba-tiba terhenti

Prasangka wajar karena tindak pidana adalah hukum publik yang  penegakannya menjadi kewenangan negara dan dihentikan hanya atas pertimbangan negara. Berbeda dengan hukum perdata yang menjadi urusan privat para pihak, yang konsekuensinya hanya kepada kerugian dan ganti rugi

Bacaan Lainnya

Pertanyaannya: “Mengapa sebuah delik pidana bisa terhenti begitu saja dan negara dalam hal ini Penyidik tidak memiliki kewenangan ‘paksa’ untuk melanjutkan?”

Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Oleh karena itu, penyidik polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjutinya seperti dalam delik biasa. Dalam delik aduan, korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Sebagai referensi, dapat dijelaskan bahwa terdapat dua jenis delik aduan;  delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Contohnya delik aduan absolut tertera dalam Pasal 284, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369 KUHP.

Pada delik aduan absolut,  semua pihak yang terkait dengan kasusnya harus dituntut. Contohnya, dalam kasus pasal 284 mengenai perzinahan, apabila seorang istri mendapati suaminya berselingkuh, ia tidak dapat hanya menuntut selingkuhannya saja, tetapi suaminya juga harus ditindak.

Hal yang menarik pada delik aduan absolut adalah bahwa meski si Istri sebagai Pelapor/Pengadu tidak menghendaki Suaminya ikut diproses hukum demi anak-anak, namun penyidik tetap tidak bisa melepaskan suami dari tindakan hukum. Padahal azas umum delik aduan adalah proses hukum atas terlapor tergantung kepada Pelapor.

Sementara itu, delik aduan relatif merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik, tetapi dapat menjadi delik  jika dilaporkan oleh sanak keluarga seperti yang ditetapkan dalam Pasal 367 KUHP. Pasal-pasal yang merupakan delik aduan relatif di dalam KUHP adalah Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam kasus ini, orang yang bersalah dapat dituntut secara selektif dan tidak semuanya harus dilaporkan.

Pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan semenjak pelapor mengetahui bahwa kejahatan telah terjadi, atau dalam waktu sembilan bulan apabila ia tinggal di luar Indonesia (seperti yang diatur oleh Pasal 74 ayat 1 KUHP).

Pasal 75 KUHP juga menyatakan bahwa pengaduan dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan. Pengaduan yang telah dicabut pada umumnya tidak dapat diajukan.

Dengan memahami artikel ini, maka kasus yang menyebabkan Bupati Alor, Drs. Amon Djobo menjadi tersangka melanggar pasal 335 ayat 1, pasal 315 dan 316 KUHP yang saat ini heboh di publik Alor dapat dipahami secara proporsional.  Untuk diketahui, asal muasal perkara ini adalah  pengaduan seorang perwira TNI yang merasa terhina dengan kata dan tindakan Terlapor.

Hal yang membuat heboh menurut hemat Penulis adalah; Pertama; Tersangka adalah publik figur bahkan  orang nomor satu di Alor, Kedua; karena karena ada pernyataan Pangdam IX/Udayana yang disorot media bahwa kasus itu tergantung Gubernur NTT (dihentikan atau dilanjutkan).

Sebab Pertama itu wajar dan terjadi dengan sendirinya, numun sebab kedua yakni pernyataan Pangdam yang oleh sebagian orang dianggap hukum seakan-akan ‘diatur’ oleh Gubernur, juga tentu saja oleh Pangdam. Padahal, masyarakat mencatat Pangdam sempat naik pitam ketika mendengar anak buahnya dihina dan bersikeras untuk memproses hukum lebih lanjut.

Agar persepsi publik tidak berkembang kemana-mana maka perlu dijelaskan bahwa pernyataan Pangdam tersebut sebenarnya hanya refleksi psikologis yang mengarah kepada upaya perdamaian, meskipun memang tidak elok disampaikan ke publik.

Jika memang akan ada “perdamaian” maka pencabutan perkara bukan karena pernyataan Pangdam ataupun tekanan Gubernur. Tetap kembali kepada mekanisme hukum yakni Sang Pelapor “mencabut” laporannya dan proses hukum atas kasus itu terhenti.

Namun, jika itu terjadi maka kasus ini masih menyisahkan ketidakpuasan publik. Jika demikian mudah sebuah tindak pidana dihentikan, maka darimana manfaat yang bisa diperoleh publik sebagai bahan pembelajaran bahwa menghina dan mencaci maki orang lain itu tidak baik dan melanggar hukum. Toh, demikian mudah hukum itu diintervensi dan dihentikan.

Meski demikian, barangkali yang bisa membuat jera Pelaku dan menjadi pelajaran publik adalah bahwa kasus itu bisa menyeret seorang bupati menjadi tersangka dan diberitakan ke publik melalui media massa. Bagi seorang pejabat (Bupati), pemberitahuan bahwa dirinya tersangka saja ‘harusnya’ suatu pukulan sangat berat yang bisa membuat jera. Juga hal ini berkonsekuensi juga sebagai alarm ke publik bahwa perbuatan menghina orang itu juga melawan hukum dan dapat menjadi tersangka meski tersangkanya seorang pejabat tinggi. Catatan ini dimaksudkan untuk menurunkan tensi silang pendapat publik Alor, yang berpotensi mengganggu suasana kebatinan masyarakat.

Opini oleh : Drs. Mohamad Saleh Gawi, SH.MH (Pengamat Hukum)

Editor : Gilamo Turwin

LENSANUSAKENARI.NET menerima tulisan untuk dipublikasi diwebsite ini dengan ketentuan sebagai berikut pada RUANG PEMBACA

Informasi Pembuatan Website tanpa coding dan murah silakan klik DISINI

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait