Ketua KNPI Soroti Konflik Internal DPRD Alor dan Pemerintah

  • Whatsapp

Ketua KNPI Alor, Zakarias Adeianto Mautuka, M. Si (Foto : Gitur)

Kalabahi,LENSANUSAKENARI.NET, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Alor, Zakarias Adeianto Mautuka, M. Si menyoroti Konflik berkepanjangan yang terjadi di internal DPRD yang pada akhirnya melibatkan Perintah Kabupaten Alor.
Terhadap konflik tersebut, Zakarias mengaku kesal dan nilai Konflik tersebut telah menguras energi Positif Masyarakat, ia juga menyayangkan karena konflik tersebut terjadi di masa pandemi.

Bacaan Lainnya

“Riwayat kisruh politik dan hukum yang melibatkan anggota dan Ketua DPRD Kab. Alor sejak awal Tahun 2020 hingga awal tahun 2021 telah banyak meguras energi positif 30 anggota DPRD dan masyarakat di daerah ini. Apalagi kisruh ini telah berdampak luas dengan melibatkan pemerintah daerah kab alor di saat dunia, bangsa, dan daerah ini sedang menghadapi berbagai tantangan diantaranya wabah Covid 19 yang telah mempengaruhi stabilitas di berbagai dimensi dan tatanan kehidupan.” Ujar Zakarias

Zakarias menyayangkan konflik yang terjadi karena saling melapor antar sesama DPRD Kabupaten Alor ke Badan kehormatan dan Kepolisian, bahkan kini juga melibatkan pemerintah Daerah. Ia merasa tindakan tersebut telah menodai lembaga DPRD Kabupaten Alor dam sangat merugikan masyarakat Kabupaten Alor


“Dinamika internal yang Bermula dari lapor melapor di Badan Kehormatan berlanjut lapor melapor ke pihak kepolisian hingga sikap mencari simpati dan empati dari masyarakat dengan berbagai Tindakan politik individual, entah apa tujuannya, telah menodai marwah demokrasi daerah ini, khususnya telah “menodai” Lembaga DPRD Alor yang selama ini dikenal begitu bermarwah dalam memutuskan dan mengawal kebijakan pembangunan Kabupaten Alor Bersama pemerintah. Situasi ini telah merugikan masyarakat Alor yang sedang rindu dan berharap daerahnya turut berkembang di masa-masa sulit saat ini.” Papar Zakarias

Ketua KNPI Alor, Zakarias Adeianto Mautuka, M. Si mengaku belum melihat kerja konkrit dari DPRD Kabupaten Alor yang sudah lebih dari dua tahun menjabat.

“Sudah dua tahun, hampir sama sekali tidak kita lihat dan bangga dengan peran dan fungsi DPRD yang maksimal di periode ini. Ada banyak sekali masalah daerah ini yang perlu menjadi perhatian DPRD misalnya masyarakat masih butuh kejelasan terkait model penanganan wabah covid 19, ketersediaan fasilitas pendukung di rumah sakit, dan juga penggunaan dana Covid yang belum tersampaikan secara baik ke ruang public, ada indikasi keterlibatan ASN dalam kerja-kerja politik menuju pilkada dan pilcaleg di periode ini, ada persoalan-persoalan pembangunan fisik dan pemanfaatan bantuan-bantuan pemerintah yang belum dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat penerima di daerah ini, ada banyak anak-anak muda usia produktif yang perlu dikasih perhatian untuk mereka bisa lebih maksimal berperan dalam pembangunan daerah, dan masih banyak persoalan lain yang juga butuh pengawasan dan perhatian DPRD.” Imbuhnya.

Zakarias menilai konflik yang terjadi sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan pemerintahan di daerah ini. Serta sangat memalukan dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat dan daerah Kabupaten Alor.

“Dinamika yang sudah menuju kepada Konflik Internal di DPRD, lalu berlanjut ke konflik eksternal dengan pemerintah daerah (Bupati dan para ASN yang beraksi damai), hemat saya merupakan bagian dari bentuk kegagalan kepemimpinan pemerintahan di daerah ini. Ini sangat memalukan dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat dan daerah ini.” Papar Zakarias

Zakarias kemudian meminta kepada pihak yang berkonflik agar mampu menekan ego, dan konsentrasi membangun daerah

“Sebagai perwakilan orang muda alor saya himbau hentikan sudah semua konflik yang didasarkan pada ego masing-masing yang tidak menguntungkan daerah ini, apa lagi konflik ini melibatkan unsur pemerintah daerah dengan DPRD yang adalah Mitra strategis dalam pembangunan daerah.” Imbuh Zakarias

Zakarias berharap, wakil ketua DPRD Kabupaten Alor agar dapat menasihati dan suport ketua DPRD yang tengah di rundung berbagai polemik

“Kita berharap karena kepemimpinan di DPRD adalah kolektif kolegial maka peran dari setiap unsur pimpinan termasuk dua wakil ketua di DPRD menjadi sangat penting Ketika Ibu Ketua sedang dalam badai dinamika yang tak berujung. Saran dan pertimbangan yang baik bagi ibu ketua perlu diperankan oleh dua wakil ketua agar ibu ketua bisa akhiri sudah semua konflik baik internal maupun eksternal. Kalau dinamika ini masih terus berlanjut maka kami akan mengajak semua elemen daerah ini untuk jangan memilih lagi pemimpin yang seperti bpk/ibu pimpinana DPRD saat ini, hanya bisa buat kegaduhan saja. Masyarakat rugi dengan model kepemimpinan yang lagi diperankan oleh para unsur pimpinan ini.” Pungkas Pria yang Kini Menjabat Sebagai Wakil Rektor 3 di Kampus UNTRIB Kalabahi Senin (15/2/2021) (Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait