Ketua DPRD Alor Sesalkan Ledakan Amarah Bupati Alor Pada Mensos Risma

  • Whatsapp

Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, S.H (Foto : Media)

Kalabahi,LENSANUSAKENARI.NET, Video Bupati Alor, DRS Amon Djobo meluapkan kemarahannya terhadap menteri Sosial Tri Rismaharini ramai beredar di social media.

Bacaan Lainnya

Dalam video tersebut Amon tampak tengah memarahi dua orang staf kementrian social RI. Kemarahan Amon tersebut dipicu oleh pembagian bantuan untuk korban bencana oleh kemensos menurutnya tidak sesuai mekanisme.

Dalam video berdurasi 3,09 detik itu, Bupati Alor terlihat meledak-ledak meluapkan amarahnya serta mengumpat menteri social Tri Rismaharini. Amon juga membandingkan kinerja Risma dengan menteri social sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kemarahannya, Amon mengungkapkan bahwa pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas Kementerian Sosial telah melangkahi pemerintah daerah. Sebab penyaluran malah melalui ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah Kabupaten Alor.

Menjawab tudingan Bupati Alor, Tri Rismaharini membantah bahwa bantuan yang di berikan merupakan bantuan PKH seperti yang di gembor-gemborkan Amon Djobo. Risma menjelaskan tentang bantuan yang dipersoalkan oleh Bupati Alor. Dia mengatakan bantuan itu bukan PKH.

“Saya jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana,” ujar Risma di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Risma mengatakan pihaknya saat itu mencari cara untuk segera mengirimkan bantuan bencana ke Alor. Sejumlah pihak tak dapat dihubungi karena jaringan seluler terputus akibat bencana. Akhirnya, kata Risma, dia bisa menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek.

“Saya tidak punya niat apa pun terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan bu itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti, karena kita tidak bisa merapat, bantuan karena cuacanya buruk sehingga syahbandar tidak bisa melaut, kapal-kapal semua berhenti,” Imbuhnya.

Kemudian, ‘Oke, Bu, tidak apa apa dari Dolog nanti kami bantu’ kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa karena banyak sekali (yang membutuhkan) saat itu kami tidak bisa kontak siapapun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana,”

Menanggapi Kemarahan Bupati, Ketua DPRD Alor yang namanya turut terseret dalm polemic tersebut menyampaikan klarifikasinya.

Ketua DPRD Alor Enny Anggrek menjelaskan bahwa dia diminta menyalurkan bantuan lantaran nomor handphone bupati tidak bisa dihubungi oleh Menteri Tri Rismaharini pasca-badai Seroja.

“Tanggal 5 pagi ibu menteri menghubungi saya karena sudah menghubungi pemerintah, dalam hal ini bapak bupati nomornya tidak aktif, karena nomor itu telah terblokir. Lalu menghubungi nomor Sekda tapi sudah di pihak kepolisian dengan handphonenya karena ada masalah demo terhadap saya, sehingga ibu menteri menghubungi saya dan menanyakan kondisi,” urainya, Kamis (3/6) sore.

Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek mengaku menyesalkan kemarahan Bupati Alor menurut Enny tindakan Amon tersebut tidak menunjukan Etika dan budaya orang Alor

“Saya sebagai orang Alor maupun Ketua DPRD melihat tayangan video itu tidak menunjukkan budaya kita sebagai orang Alor yang mempunyai tata krama dalam menerima tamu,” kata Enny Rabu (2/6/2021). Apalagi, lanjut Enny, tamu dari Kementerian Sosial itu diperlakukan tidak baik, sehingga kurang pantas jika disaksikan oleh publik. Alor, kata Enny, merupakan singkatan dari Alamnya Lestari Orangnya Ramah.

Bupati Alor, kata dia, harus bersyukur bahwa warganya sudah mendapat bantuan dari Presiden melalui Kementerian Sosial yang disalurkan ke semua posko bencana di Alor.

“Ini sudah sesuai dengan mekanisme dari Kementerian Sosial yang sifatnya tanggap darurat karena bencana. Jadi, kita harus paham bahwa orang yang membantu dalam kondisi seperti itu, siapa yang cepat untuk mendistribusikan ke masyarakat lebih bagus lagi,” kata Enny

Soal tudingan bantuan dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui DPRD, Enny menyebutkan, apa yang disampaikan Amon tidak benar.

“Itu bukan bantuan PKH, tapi bantuan bencana secara langsung oleh Presiden melalui Kementerian Sosial,” kata Enny. Antara bantuan PKH dan bantuan bencana, kata dia, ada perbedaan.

Bantuan PKH diberikan langsung dan masuk ke nomor rekening masyarakat. Sedangkan bantuan bencana ini berupa sembako dan didistribusikan ke korban bencana alam. Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 5 April 2021 atau sehari setelah bencana Badai Seroja, kata Enny, menelepon dirinya.

Saat itu, lanjut Enny, Menteri Risma tidak bisa menelepon Bupati dan Sekda Alor, sehingga Risma menelepon dirinya. Ketika itu, kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman bantuan sosial bagi korban bencana dari Jakarta maupun Surabaya.

“Dalam kondisi seperti itu, sehingga saya minta saja bantuan paket dari Dolog Kabupaten Alor untuk disalurkan,” kata Enny.

Menanggapi informasi dari Enny, Risma kemudian meminta pihak Dolog untuk segera mendistribusikan bantuan itu kepada masyarakat yang menjadi korban bencana.

“Waktu itu saya bersama orang-orang dari Kemensos langsung mengantar sembako ke masyarakat. Bantuan itu diantar ke sejumlah posko bencana di Kabupaten Alor,” kata Enny. Enny bahkan memfasilitasi kendaraan untuk mengangkut semua bantuan itu ke masyarakat yang terdampak bencana.

“Jadi harus kita luruskan dulu, bahwa itu bukan bantuan PKH yang masuk ke rekening warga, tapi bantuan sembako untuk masyarakat,” kata Enny.

Sebelumnya, Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo mengaku marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini. Kekecewaan Amon tersebut muncul setelah dirinya mengikuti rapat virtual yang digelar antara Presiden Jokowi, Menteri Sosial, Gubernur NTT, serta semua bupati dan wali kota se-NTT pada awal April 2021.

Dalam rapat virtual itu, Risma menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi bahwa bantuan sosial untuk warga Alor disalurkan melalui Ketua DPRD Alor, bukan lewat pemerintah daerah. Usai rapat, Amon yang tersinggung langsung berkirim surat kepada Presiden Jokowi.

Amon juga sempat mengusir dua staf Kemensos hingga mengancam melempar kursi ke hadapan staf-staf tersebut. Video amarah Bupati Alor itu kemudian beredar di media sosial. (Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait