Kejaksaan Negeri Kalabahi Nyatakan Bersama Irda Akan Audit LPJ Desa Halerman

  • Whatsapp
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kalabahi, I Gede Indra Prabowo,SH saat diwawancara Uai menerima Laporan dan Berdiskusi dengan Pelapor (Foto : Gitur)

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kalabahi, I Gede Indra Prabowo,SH saat diwawancara, usai menerima Laporan dan Berdiskusi dengan Pelapor (Foto : Gitur)

Kalabahi,LENSANUSAKENARI.NET, Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Halerman Tahun Anggaran 2020 nampaknya mulai menemui titik terang. Pasalnya, kedua pelapor yakni Sekretaris dan Anggota BPD Halerman,Gerson Ikalor dan Agus Klakik  telah memenuhi permintaan Kejaksaan Negeri Kalabahi untuk melengkapi laporan pengaduan, dengan mengajukan rincian pembangunan fiktif yang terdapat dan dinyatakan telah terealisasi dalam Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Desa Halerman Tahun Anggaran 2020.

Bacaan Lainnya

Dokumen yang berisi rincian pembangunan fiktif tersebut diserahkan oleh Gerson Ikalor yang bersama-sama dengan Agus Klakik menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi dan diterima oleh Kasi Intel I Gede Indra Prabowo,SH di ruang kerjanya, Rabu (04/8/2021).

Agustinus Klakik yang diwawancara usai bertemu dengan kasi Intel Kejaksaan Negeri Kalabahi mengungkapkan bahwa selain penyerahan Dokumen, dalam pertemuan tersebut ia dan Gerson juga memaparkan dan mendiskusikan terkait perincian bangunan fiktif yang terdapat dalam dokumen LPJ Desa Halerman Tahun Anggaran 2020 yang tidak ada pengerjaan fisiknya, diantaranya ada pembangunan dan pemelliharaan jalan desa serta pembangunan dan pemeliharaan jembatan didesa halerman.

“Tadi kami di dalam juga sudah lumayan banyak berdiskusi terkait dengan perincian bangunan fiktif yang dimuat dalam berita acara LPJ Desa Halerman Tahun Anggaran 2020, yang didalam LPJ dinyatakan telah direalisasi akan tetapi untuk pengerjaan fisik dilapangan tidak ada,misalnya itu ada dalam LPJ tertulis pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa telah di realisasikan dengan Anggaran senilai senilai Rp. 682.995.540 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), selanjutnya Pembangunan dan pemeliharaan Jembatan senilai Rp. 32.845.370 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah),bahkan dalam dokumen LPJ juga dibuat ada pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang terlah di realisasikan senilai Rp. 92. 609. 268. (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan beberapa kegiatan lainnya yang tidak pernah dilakukan seperti pelatihan kelompok tani dan nelayan” Papar Agus Klakik.

Agustinus Klakik dan Gerson Ikalor memberikan Dokumen Perincian Guna Melengkapi Laporan ke Kejaksaan Negeri Kalabahi

Selanjutnya, Gerson Ikalor rmengungkapkan bahwa ia dan Agus Klakik juga telah berdiskusi dengan pihak kejaksaan terkait kelanjutan penanganan laporan tersebut dan ia berharap secepatnya dilakukan audit.

“Tadi Kami  diskusikan juga terkait hal–hal teknis apa yang harus dipersiapkan dan langkah yang akan diambil, sehingga sampai pada ungkapan bahwa memang nanti akan ada kordinasi antara Kejaksaan dan Irda terkait laporan kami dan selanjutnya akan dilakukan audit lapangan mengenai bangunan – bangunan yang sudah kami rincikan dalam laporan kami dan kami juga jelaskan bahwa kami juga sudah bersurat ke Irda dan akan bersurat lagi dengan perincian yang sama supaya lebih jelas” Tutur Gerson

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kalabahi, I Gede Indra Prabowo,SH yang ditemui di ruang kerjanya usai menerima laporan dan berdiskusi dengan Agus dan Gerson selaku pelapor, menyatakan bahwa memang akan mengarah ke pembangunan fiktif apabila pembangunan tersebut hanya dituliskan dalam Laporan pertanggungjawaban tetapi tidak ada bangunan fisik nya, sehingga menurutnya tindak lanjut dari laporan tersebut yaitu kejaksaan bersama Irda akan melakukan audit dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi serta memanggil terlapor untuk diperiksa

“jadi memang kan disini Yang diuraikan itu bahwa pembangunan yang tertulis di dalam laporan pertanggungjawaban tetapi tidak ada bangunan fisiknya, maka hal tersebut memang pembangunan fiktif ya, sehingga menyikapi berkas laporan dengan perinciannya ini, kejaksaan akan berkodirnasi dengan Irda dan akan melakukan audit pengecekan dilapangan serta akan memeriksa terlapor terkait dengan pertanggungjawaban nya” Pungkas Indra. (Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait