Kejaksaan Negeri Kalabahi Janjikan Proses Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19

  • Whatsapp

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kalabahi, De Indra saat berdialog dengan aktivitas GMNI saat menerima masa aksi di kantor kejaksaan Negeri Kalabahi (foto: Gitur)

Kalabahi, LENSANUSAKENARI.NET, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Alor melakukan aksi demonstrasi sekaligus memasukan pengaduan ke Kantor Kejaksaan Negeri Kalabahi terkait dugaan penyalahgunaan Dana Covid-19 di Kabupaten Alor Senin (15/3/2021).

Bacaan Lainnya

Pada Aksi Demonstrasi tersebut GMNI Cabang Alor mempertanyakan tindaklanjut pengaduan Dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran sebesar Rp 15, 8 Miliar untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sesuai dengan pernyataan Bupati Alor di Media Online Media Kupang bahwa ada kelompok masyarakat telah melaporkan ketidaktransparanan penggunaan anggaran Covid-19 kepada Kejari untuk dilakukan proses penyelidikan.

Menanggapi hal tersebut Kasi Intel Kejari De Indra yang menerima masa aksi menyatakan belum menerima laporan pengaduan dari pihak manapun terkait ketidaktransparanan penggunaan anggaran sebesar Rp 15, 8 Miliar untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Besaran anggaran itu saat ini jadi sorotan publik karena Pemerintah Daerah (Pemda) belum membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggaran tersebut.

De Indra mengungkapkan bahwa Laporan yang disampaikan GMNI Cabang Alor merupakan laporan pertama yang diterima mengenai ketidaktransparanan penggunaan anggaran Covid-19.

“Ini baru pertama kali kami terima pengaduan anggaran Covid-19. Sebelumnya tidak ada. Tentu kami proses, tapi nanti kami lihat dulu karena semua ada mekanismenya,” Ungkapnya

De Indra menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) RI sendiri telah menginstruksikan kepada Kejati maupun Kejari di masing-masing wilayah untuk membantu pemerintah dalam mengelola anggaran Covid-19. Tujuannya, agar pemakaian anggaran betul-betul tepat sasaran. Namun, dia mengungkapkan bahwa di Kabupaten Alor Pemda sendiri tidak melibatkan Kejaksaan dalam mengelola anggaran Covid-19, sebagaimana instruksi Kejaksaan Agung.

“Ya kami sendiri Pemda tidak pernah melibatkan kami dalam mengelola anggaran Covid-19,” Tutur De Indra

Terkait Laporan Pengaduan GMNI Alor yang disampaikan dalam Aksinya, De Indra menyatakan menerima lapoan tersebut untuk selanjutnya di sampaikan kepada Kepala Kejaksaan guna meminta petunjuk

“Tentu Pemda dalam mengelola anggaran Covid-19 juga ada mekanismenya. Karena itu laporan pengaduan ini kami terima dulu. Kami akan proses, tetapi kami sampaikan ke pimpinan kami untuk minta petunjuk,” Pungkas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kalabahi, De Indra.

Sementara itu pada saat menyampaikan aspirasinya, Sekretaris DPC GMNI Alor, Jamaludin Illu secara tegas meminta pihak kejaksaan serisu menangani aduan terkait Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Dana Penanganan Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Alor.

“Saya berharap agar pengaduan ini harus di tangani secara serius karena sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen pengaduan kami bahwa penggunaan dana Covid-19 tidak dapat disalahgunakan. Penyalahgunaan alokasi dana untuk penanggulangan Covid-19 tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pejabat pemerintahan yang diberi kewenangan alokasi dana untuk penanggulangan Covid-19 dan menyalahgunakan kewenangannya, dapat diancam sanksi pidana. Dimana pelakunya dapat diancam dengan pidana mati. Hal ini berlaku bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Uu Tipikor Ditegaskan Kembali Bahwa Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi tindak pidana korupsi, yaitu tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan pengulangan tindak pidana korupsi. Karena itu tindak pidana korupsi saat bencana, seperti wabah Covid-19 yang terjadi saat ini, dapat diancam pidana mati,” Tegas Jamaludin

Jamaludin juga meminta aparat penegak hukum lah yang dapat mengungkap kebenaran terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Penanganan Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Alor, agar pelaku dapat ditindak tegas karena menurutnya mengambil kesempatan untuk memperkaya diri ditengah pandemi merupakan kejahatan kemanusiaan.

“Kami masyarakat menggantungkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Penanganan Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Alor, untuk itu kami berharap dapat mengetahui hasilnya segera, dan bila nanti hal tersebut terbukti terjadi, maka pelaku harus ditindak tegas, karena mencuri hak masyarakat yang sedang berjuang di tengah pandemi demi memperkaya dirinya sendiri merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan itulah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.” ungkap Jamaludin (Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait