GMNI Belu Nilai Keputusan bupati Simon akan menimbulkan pengangguran klaster baru di Kabupaten Malaka.

  • Whatsapp

Ketua DPC GMNI Malaka, Hendrik Mondok bersama Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPP GMNI, Imanuel Mau Dollu. (Foto: Gitur)

Belu, LENSANUSAKENARI.NET, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI)cabang belu menilai kebijakan bupati malaka terhadap pembekukan 3000 sk teko/teda di kab. Malaka sangat prematur, karena kebijakan bupati malaka tdk sesuai dgn regulasi yg sdh di tetapkan melalui sidang paripurna DPRD KAB. Malaka di tahun 2020 dgn menggunakan anggaran APBD II kab.malaka.

Bacaan Lainnya

Yang menjadi pertanyaan GMNI Cabang Belu adalah apakah keputusan bupati malaka bisa membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka yang di dalam pembahasan dan di tetapkan dalam anggaran APBD 2 kab. Malaka

Gmnl cabang belu menilai pembekukan sk teko/teda untuk mengalihkan anggaran dalam penatan taman kota, lampu merah, trotoar, saluran dan air bersih itu sangat tidak bijaksana karena tidak masuk dlm penetapan anggaran APBD 2 tahun 2020.

GMNI Cabang Belu Menyatakan Keputusan bupati yang dikeluarkan oleh Bupati seharusnya dapat benar- benar mempertimbangkan Skala prioritas guna menghindari akibat dikeluarkannya kebijakan bupati malaka akan menyebabkan pengangguran klaster baru di kab. Malaka

GMNI Belu mengungkapkan apabila hal tersebut terjadi, maka merupakan dampak dari dikeluarkannya keputusan bupati malaka yang tidak disertai pertimbangan sebagai seorang pimpinan di kab. Malaka sebagai kab. Perbatasan RI-RDTL.

Oleh karena itu GMNI cabang Belu mendesak DPRD kab.malaka yang sebagai representasi masyarakat kab. Malaka tidak boleh diam atas kebijakan bupati malaka yg sangat prematur itu. GMNI Cabang Belu tegaskan DPRD Kab. Malaka harus paham benar 3 fungsi, 1. Legislasi 2.bajeting, 3.pengawasan/ kontrol.

GMNI Cabang Belu Menyatakan DPRD kab.malaka harus mengambil sikap yg tegas terhadap kebijakan bupati malaka atas pembekukan 3000 SK TEKO/TEDA TSB. (Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait