Gelar FGD Peninjauan Kembali Perpres Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara BNPP & PEMKAB Alor Saling Beri Apresiasi

  • Whatsapp

Kalabahi- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, menggelar kegiatan fokus group discussion (FGD) peninjauan kembali Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan FGD dilakukan di Kota Kalabahi, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, guna mengkaji kembali Efektifitas Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014, setelah masa pemberlakuan selama 5 tahun.

Bacaan Lainnya

Suroyo Selaku Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, menyampaikan bahwa Kegiatan FGD yang digelar BNPP berkaitan dengan peninjauan Perpres Nomor 179 Tahun 2014 tersebut, akan dilaksanakan selama dua hari di Kota Kalabahi dengan menghadirkan peserta yang datang dari 12 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di wilayah perbatasan NKRI-RDTL dan NKRI-Australia.

“Kegiatan FGD ini akan kita laksanakan selama dua hari di Kalabahi dan peserta nya itu ada dari 12 Kabupaten di Provinsi NTT yang berada di wilayah perbatasan NKRI-RDTL dan NKRI-Australia. Kegiatan ini memang sangat penting untuk dilaksanakan karena memang sesuai dengan amanat Perpres Nomor 179 Tahun 2014 bahwa setelah lima tahun maka harus dilakukan peninjauan kembali dan oleh karena saat ini sudah masuk tahun ke 6 maka kita melakukan upaya peninjauan kembali terhadap Perpres tersebut berkaitan dengan relevansi dan efektifitas pemberlakuannya”. kata Suroyo dalam sambutannya pada kegiatan FGD di Hotel Simfony Alor, Jumat (27/11/2020).

Suroyo menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Alor yang bersedia menjadi tuan rumah kegiatan FGD peninjauan Perpres. Ia berharap, kerja sama yang telah dibangun ke depan bisa menjadi lebih baik lagi untuk melaksanakan tugas BNPP membangun kawasan perbatasan di NTT. Suroyo juga menyampaikan harapannya agar para peserta yang hadir dapat menyampaikan masalah, solusi dan analisa terkait dengan pemberlakuan perpres tersebut agar kedepannya dapat dirampungkan dan dapat dilakulan pembenahan sebagai hasil dari penijauan kembali yang dilakukan.

“Kami sangat berharap para peserta bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan juga mungkin sebuah analisa dan solusi ke depan akan jadi seperti apa itulah yang akan kami rampung di akhir pertemuan ini terkait peninjauan kembali Perpres yang ada ini”. Ungkap Suroyo.

Suroyo menyatakan bahwa dalam perjalanan selama 6 tahun pemberlakuan Perpres ini tentunya ada keadaan – keadaan dan dinamika yang berubah, sehingga dalam kegiatan FGD yang dilakukan inilah segala bentuk informasi dan masukan yang didapat akan dibahas secara bersama- sama untuk kemudian hasil tersebut akan dirangkum. Sehingga BNPP dalam fungsinya sebagai fasilator dan kordinator dapat memberikan hasil peninjauan kembali Perpres ini sebagai informasi ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk ditinjau sebagai pihak yang mempunyai kewenangan melakukan langkah-langkah lebih lanjut dari proses peninjauan kembali Perpres ini.

“Tentunya selama 6 tahun ini ada banyak proses dan dinamika yang terjadi berkaitan dengan pemberlakuan Perpres ini, untuk itulah dalam FGD ini kami sangat mengharapkan informasi dan masukan sebanyak – banyaknya dari peserta dan kemudian hasil peninjauan kembali perpres ini dapat kami berikan sebagai informasi ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk ditinjau sebagai pihak yang berwenang melakukan langkah-langkah lebih lanjut dari proses peninjauan kembali Perpres ini”. Pungkas Suroyo.

Sony O Alelang Selaku Sekda Kabupaten Alor menyampaikan Pemerintah Kabupaten Alor memberikan Apresiasi yang luar biasa kepada BNPP yang menggelar kegiatan FGD Peninjauan Perpres Nomor 179 di Alor. Selanjutnya, Sekda juga memuji Presiden RI Ir. Joko Widodo karena melalui BNPP sudah banyak melontarkan pembangunan nasional di wilayah perbatasan NKRI-RDTL dan NKRI-Australia yang berada di NTT sehingga terasa ada kemajuan-kemajuan yang berarti.

“Kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Alor berterimakasih dan memberikan Apresiasi kepada BNPP, karena sudah menggelar kegiatan FGD ini di Alor, kiranya setelah pertemuan ini Alor dan 12 kabupaten yang lain ada perhatian dan kemajuan-kemajuan yang kami dapati dari BNPP. Terus terang kami dari Alor sendiri merasa, BNPP punya kinerja baik, kami di Alor sangat terbantu dan tentunya juga dengan 12 kabupaten yang lain. Adanya perhatian khusus terhadap perbatasan Negara ini kami yang tadinya terpencil dan terluar, terisolir, sekarang sudah lebih baik. Karena konsep perbatasan ini meletakkan kabupaten perbatasan sebagai beranda Negara. Ini sangat kami banggakan dan kami andalkan untuk menggunakan ini untuk mempengaruhi kebijakan nasional,” tutur Sony.

Sony juga menjelaskan bahwa selama kepemimpinan Bupati Alor Drs. Amon Djobo, pemerintah telah merintis infratruktur lingkar jalan di wilayah selatan hingga bagian timur Alor seluas 178 km. Wilayah perbatasan tersebut mendapat perhatian khusus karena merupakan baranda terdepan NKRI, sehingga ia berharap, BNPP dapat mempercepat rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PBLN) di Maritaing Alor Timur agar membuka akses ekonomi bagi masyarakat.

“Kami juga merintis ada jalan lingkar selatan sampai ke timur itu ada sekitar 178 km. Itu nanti langsung berhadapan dengan Timor Leste. Kami punya batas wilayah laut dengan Timor Leste. Timor Leste dengan kami ini ada hubungan persaudaraan. Sangat dekat. Satu jam dari Maritaing, kita sudah ada di Dili. Sehingga pada kesempatan ini kami berharap Pos Lintas Batas di Maritaing bisa secepatnya dibangun. Penataan-penataan terus dibangun untuk perbatasan ini supaya membuka akses ekonomi dari Alor ke Timor Leste maupun kabupaten lain di NTT. Kita bisa memanfaatkan peluang pasar dan membangun hubungan ekonomi yang bisa menguntungkan kita semua”. Tutur Sony menyampaikan harapannya. (Gitur).

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait