Dicecar 18 Pertanyaan Saat Pemeriksaan Kasus ITE, Lomboan Djahamou Tolak Tanda Tangani BAP

  • Whatsapp


Kalabahi,LENSANUSAKENARI.NET, Aktivis Senior, Lomboan Djahamou memenuhi panggilan polisi Senin (1/3/2021)

Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus ITE dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Ketua DPRD Kabupaten Alor Eny Anggrek, S.H

Lomboan di periksa penyidik Tipiter Polres Alor Polda NTT selama kurang lebih 4 jam dan dicecar 18 pertanyaan seputar masalah kritiknya yang ia sampaikan melalui live streaming di akun facebooknya Ldj Xnapi kepada Ketua DPRD Alor Enny Anggrek waktu lalu.

Kritik yang disampaikan Lomboan tersebut dianggap telah menghina dan mencemarkan nama baik Ketua DPRD Alor sehingga berujung pidana, hinnga akhirnya Lomboan di tetapkan sebagai tersangka oleh Polres Alor pada tanggal 8 Januari 2021

Dihubungi usai pemeriksaan, Lomboan mengungkapkan dirinya di periksa selama 4 jam dan dicecar 18 pertanyaan

“Saya hari inj memenuhi panggilan Polisi. Saya diperiksa penyidik Tipiter kurang lebih 4 jam dengan menjawab 18 pertanyaan.” Tutur Lomboan

Lomboan menambahkan ia enggan menandatangani BAP, pasalnya ia tidak merasa telah melakukan tindak pidana.

“Saya tadi tidak tanda tangan BAP karena saya merasa bahwa saya tidak melakukan penghinaan kepada siapapun termasuk Ketua DPRD. Saya kan kritik karena Ibu Enny Anggrek itu pejabat publik. Dan saya bisa buktikan semua kritik saya dengan data-data yang benar. Jadi bukan menghina. Karena tidak tanda tangan BAP jadi tadi dibuatkan berita acara bahwa saya tidak tanda tangan BAP. Itu hak hukum saya dan teman-teman penyidik menghargai itu,” tambahnya.

Lomboan juga menjelaskan bahwa alasannya menolak mendatangani BAP adalah ingin memberikan edukasi bahwa menyampaikan kritik terhadap tindakan pejabat publik yang dirasa tidak sesuai merupakan hak setiap masyarakat.

“Jadi tindakan saya ini (menolak menandatangani BAP), merupakan Edukasi yang ingin saya tunjukan bahwa saya tidak akan mengakui bahwa saya melakukan penghinaan karena menyampaikan kritik kepada pejabat publik itu hak masyarakat. sehingga saya tidak mau kemudian karena saya menandatangani berarti saya mengakui menghina, akhirnya adik – adik aktivis yang lain jadi enggan untuk mengkritik pejabat publik,” Jelas Lomboan

Lomboan Djahamou menyatakan untuk menghadapi kasus hukum yang menimpannya ini, ia akan menghadirkan ahli ITE, ahli bahasa dan ahli hukum untuk membelanya.(Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait