Catatan Kritis tentang Hak Imunitas Dewan

  • Whatsapp
Kabag Hukum Setda Alor, Marianus Adang. (Foto :Gitur)

Ditengah Pandemi Covid 19 yang terus memporakporandakan bangsa, pemerintah tidak kehilangan akal untuk mengatasi virus ini dengan mengadakan vaksin SINOVAC untuk memberi kekebalan tubuh bagi masyarakat agat tidak terinveksi covid 19.

Kekebalan tubuh menjadi syarat mutlak agar masyarakat Indonesia tidah terkena virus mematikan ini. Orang yang imun tubuhnya rendah mudah terinveksi virus ini sehingga imunisasi vaksin diharapkan bisa menjawab permasalahan covid-19.

Bacaan Lainnya

Harus diakui bahwa vaksinasi untuk kekebalan tubuh bukan berarti mereka yang diimunisasi telah mengalami kekebalan tubuh terhadap semua penyakit/virus namun dapat terserang covid-19 jika tidak menaati protokol kesehatan. Vaksin Sinovac hanya memberi kekebalan tubuh terhadap serangan COVID -19 tidak untuk virus yang lain karena protokol kesehatan tetap menjadi yang terpenting.

Bicara soal kekebalan tubuh dan protokol kesehatan penangan covid-19 mungkin perlu dibicarakan tentang Hak Kekebalan/Hak imunitas yang melekat pada anggota legislatif di Indonesia dan rambu-rambu yang perlu diwaspadai anggota dewan dalam menjalankan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya telah memberikan hak Imunitas kepada anggota Dewan seingga membuat lembaga ini menjadi begitu sempurna dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk mewakili masyarakat Indonesia dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Dengan adanya hak Imunitas ini, maka anggota legislatif bebas bicara apa saja tanpa rasa takut di dituntut di muka pengadilan sepanjang apa yang dibicarakan berkenaan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat.

Lalu apa itu hak imunitas? Menurut pasal 388 ayat (2) undang-undang MD3 menjelaskan Hak imunitas adalah hak anggota lembaga perwakilan rakyat yang dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya yang tanpa boleh dituntut dimuka pengadilan, didalam menyampaikan pernyataan, pertanyaan serta pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPRD maun diluar Rapat DPRD.

Itu berarti bahwa hak imunitas ini hanya berlaku sepanjang pernyataan, pertanyaan dan pendapat dari anggota DPRD berkenaan dengan fungsi, kewenangan dan tugas yang melekat dengan anggota DPRD itu sendiri.

Untuk itu mari kita lihat bersama apa yang menjadi fungsi, Kewenangan dan tugas seorang anggota DPRD? Bila dicermati DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki tiga fungsi, yaitu a) Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah; b) Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD); dan c) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah sedangkan tugas dan wewenang DPRD adalah:

Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila mencermati fungsi, tugas dan wewenang DPRD diatas, maka hak imunitas hanya terbatas pada fungsi dan tugas serta wewenang diatas, sehingga apabila Anggota DPRD melakukan perbuatan baik itu pernyataan, pertanyaan dan pendapat diluar dari fungsi, tugas dan wewenanganya maka anggota DPRD dapat di pidanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

LHal ini juga di kemukakan oleh pakar hukum Tata Negara Refly Harun yang menerangkan “penerapan hak imunitas, yang diatur dalam Undang-Undang UU MD3, terhadap anggota Dewan, menurutnya ”hak imunitas Dewan hanya berlaku dalam kondisi anggota dewan terkena masalah yang berkaitan dengan tugas kedewanannya”. jika Dewan terkena masalah di luar tugas keparlemenannya, apalagi masalah itu berkaitan dengan tindak pidana, hak imunitas tak berlaku bagi si anggota Dewan. Apalagi kalau terkait dugaan tindak pidana korupsi, tidak bisa berlindung di balik hak imunitas,” kata Refly.

Menarik apa yang di sampaikan pakar hukum diatas berkenaan dengan hak imunitas yang ternyata dapat bersentuhan dengan pidana jika Anggota dewan tidak memperhatikan secara cermat tugas, wewenang dan fungsinya sebagai seorang legislator.

Ini memberi peringatan bagi bapak/ibu anggota dewan agar tidak ceroboh menyampaikan pikiran, pendapat, pernyataan dan/atau pertanyaan diluar fungsi, tugas dan kewenangannya agar tidak terseret masalah pidana.

Salah satu fungsi dewan yang kadang salah ditafsirkan dalam pelaksanaannya adalah fungsi pengawasan yang sering dilihat sebagai suatu fungsi yang begitu besar dan bisa merembes ke segala arah dalam tugas dan wewenang kedewanan sehingga implementasinya kadang menimbulkan distorsi.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat serta peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengawasan DPRD sesungguhnya bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Hal ini berarti pengawasan yang dilakukan DPRD harus didasarkan pada mekanisme dan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain DPRD tidak boleh melakukan pengawasan yang diluar dari kewenangannya.

Untuk itu perlu diketahui bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki oleh dewan berdasarkan pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya terbatas pada:

pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam konteks sebagai lembaga politik merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi.

Ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban DPRD dalam tataran pengendalian kebijakan guna menciptakan check and balances.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif substansinya adalah mengarah pada pengawasan politik atau kebijakan.

Sementara itu, pengawasan administrasi dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh negara/ pemerintah yakni Badan Pengawasan Keuangan (BPK), dan Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya (BPKP, Irjen pada Kementerian/Lembaga Non Departemen, Badan Pengawasan Daerah di Propinsi dan Kabupaten/Kota).

Mencermati fungsi pengawasan dewan diatas sesungguhnya, tidak semua hal dapat dilakukan pengawasan oleh para legislator, sehingga perlu dicermati dan dipelajari benar apa yang seharusnya dilakukan anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Bapak/ibu anggota dewan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang diharapkan benar-benar memperhatikan regulasi agar tidak salah kaprah dalam mengambil tindakan dalam menyampaikan pendapat, pertanyaan dan pernyataan berkenan dengan tugas-tugas kedewanan yang dapat berujung pada proses penegakan hukum.

Ingat hak kekebalan yang diberikan undang-undang bukan tak terbatas tapi terbatas pada fungsi, wewenang dan tugas kedewanan saja.

Dari penjelasan diatas jelaslah bagi kita semua bahwa hak imunitas anggota dewan yang diamanatkan undang-undang, bukan suatu hak kekebalan terhadap semua hal sehingga dapat digunakan oleh anggota dewan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, apalagi pernyataan, pertanyaan dan pendapat itu justru melanggar kode etik dan mengarah pada unsur pidana.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Semua orang bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum wajib ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Artinya bahwa kekebalan anggota dewan yang di lekatkan pada fungsi, tugas dan wewenang harus di gunakan dalam batas dan koridor hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum kelak.

Ingat!! hak istimewa ini tidak berlaku apabila ada anggota dewan yang melanggar kode etik, seperti membuka perkara yang seharusnya tertutup dan dibuka ke publik karena hal tersebut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik yang secara otomatis menganulir hak imunitas yang dimiliki.

Terlepas dari kinerja yang dilakukan anggota dewan, ternyata hak imunitas tidak bisa seenaknya digunakan dalam setiap perkara. Hak imunitas hanya bisa digunakan apabila tidak melanggar kode etik.

Ketika sudah melanggar kode etik, apalagi melakukan tindak pidana maka anggota DPR sudah tidak lagi kebal akan hukum.

Ingat !!!! Pakai Masker, Jaga Jarak dan Cuci Tangan…..Salam sehat buat semua!!..

Oleh : MARIANUS ADANG (KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA ALOR)

(Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait