Bantah Klarifikasi Kades Bukit Mas (Pantar), Ketua KMPD Bukit Mas Pastikan Tak Ada Dendam Politik

  • Whatsapp
Pelapor, Aryanto Salmahi (Foto : Gitur)
Pelapor, Aryanto Salmahi (Foto : Gitur)

Kalabahi,LENSANUSAKENARI.NET, Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Desa (KMPD) Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, NTT, Aryanto Salmahi membantah seluruh klarifikasi Kepala Desa Bukit Mas Yeskiel Kerhom, yang telah termuat dalam portal berita online suarakampung.online, 10 September 2021 lalu.

Dalam Klarifikasi tersebut, Kepala Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, NTT, Yeskiel Kerhom mengklarifikasi 18 poin dari laporan Aryanto Salmahi mengenai dugaan penyalahgunaan dana Desa Bukit Mas Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, NTT, ke Kejaksaan Negeri Kalabahi.

Bacaan Lainnya

Menyikapi klarifikasi yang disampaikan Kepala Desa Bukit Mas terhadap laporannya, Aryanto salmahi juga menyampaikan bantahan-bantahan untuk poin klarifikasi yang disampaikan Kepala Desa Bukit Mas dalam rilis media suarakampung.online

“Sebagai Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Desa Bukit Mas Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, NTT, saya menyampaikan beberapa bait terkait rilisan klarifikasi kasus yang diterima redaksi Suarakampung.online, sabtu (10/9/2021) malam, oleh Kades Bukit Mas Yeskiel Kerhom,S.Sos menyangkut laporan tentang dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun 2019-2020 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan Polres Alor serta Irda Kabupaten Alor” Ujar Aryanto mengawali Bantahannya

Selanjutnya, Aryanto Membahas mengenai Kewajiban Pemerintah Desa untuk menginformasikan mengenai perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa melalui layanan informasi umum dan melaporkan musyawarah desa paling sedikit 1 tahun sekali, serta hak masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksaanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menurutnya tidak direalisasikan

Aryanto kemudian membantah 18 Poin klarifikasi Kepala Desa Bukit Mas dengan beberapa bantahan yang ia sampakan Sabtu (18/9/2021)

Poin 1 Isi Klarifikasi, dilansir dari Suarakampung.online, Semua pekerjaan tahun 2019 telah dikerjakan sebelum Kepala Desa Bukit Mas Yeskiel Kerhom,S.Sos di lantik. Memang benar pencairan dana tahap 3 sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) di cairkan oleh Kades Yeskiel namun diserahkan ke bendahara dan TPK untuk membayar material dan upah kegiatan tersebut  sehingga tidak ada warga yang mengeluh

“(Bantahan) Rumah layak huni 40 buah, Pembangunan air minum bersih dan pembangunan balai desa memang tidak ada maasyarakat yang mengeluh karena di kerjakan oleh perangkat desa lama, tetapi yang jadi masalah ialah uang sisa dari ketiga item itu sejumlah Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) tidak jelas,” ujar Aryanto

Poin 2 Isi Klarifikasi, Untuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 memang tidak dibuat laporan Pertanggung jawaban Kepada Masyarakat Langsung tetapi di buat laporan Pertanggung jawaban (LPJ) melalui Musawarah Desa di hadapan BPD Desa Bukit Mas dan RT/RW yang adalah perpanjangan tangan dari masyarakat jadi pihak desa tidak bekerja sendiri

“(Bantahan) Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2020 melalui musyawarah Desa dihadapan BPD Desa Bukit Mas dan RT/RW itu tidak benar karena saya adalah seorang ketua RT di Desa Bukit Mas, saya tahu tentang itu, jadi Kepala Desa jangan berbohong,” ungkap Aryanto

Poin 3 Isi Klarifikasi, Pembangunan Rumah layak huni, pembangunan air minum bersih dan pembangunan Balai desa bahan lokal di tanggung oleh penerima manfaat, sementara bahan Non Lokal seperti Semen ,seng, paku, cet, dan oker itu menjadi tanggung jawab pihak ketiga bukan TPK atau kami pihak desa yang belanja, sehingga untuk dana sisa yang di maksudkan dalam laporan tersebut di atas tidak benar

“(Bantahan) sisa dari ketiga item itu kan Bapak Desa sendiri yang omong di rapat soal uang sisa 23 juta tahun 2019, itu TPK juga tidak gunakan, BPD juga tidak gunakan, Kepala Desa juga tidak gunakan. Semua kita pake untuk kebutuhan dalam desa, namun pelaksanaannya tidak ada, bahkan uang silpa tahun 2019 dijawab di tahun 2021,”Papar Aryanto

Poin 4 Isi Klarifikasi, Semua program yang di kerjakan pada tahun 2020 telah termuat dalam RPJM Desa Bukit Mas Priode 2015/2019 dan program di tahun 2021 juga semuanya termuat dalam RPJM Desa Bukit Mas 2019/2025. Dan Sebelum dilaksanakan dalam tahun berjalan maka kami membuat musdus dan musdes lalu di tetapkan bersama BPD yang di hadiri oleh Kepala Dusun dan RT/RW serta tokoh masyarakat yang hasilnya termuat dalam RKP tahun Berjalan. jadi yang bilang program dadakan itu tidak benar.

“(Bantahan) Program Dadakan karena RKP.Des Tahun 2020 sudah ada penetapannya di tanggal 24 Agustus 2019 tapi bapak revisi, pertanyaannya itu revisi dimana? Dan apakah itu hanya dilakukan diam-diam antara Bapak Desa dengan BPD? Sedangkan untuk RPJM.Des Tahun 2020 itu adalah program RPJM.Des Tahun 2014-2020 itu yang benar bukan RPJM.Des Tahun 2015-2019,” Jelas Ketua KMPD Bukit Mas, Aryanto Salmahi

Poin 5 isi Klarifikasi, semua sudah dilakukan secara transparasi dan program yang dijalankan merupakan program yang telah disepakati bersama dalam musyawarah dan sudah tersusun rapi di RPJM Desa dan RKP Desa di tahun yang berjalan, jadi laporan yang menyatakan bahwa tidak teratur itu tidak benar

“(Bantahan) Untuk Poin 5, Kades harus baca ulang tuntutan saya. Setiap rapat kerja sebagai RT diwilayah bapak saya selalu tuntut tentang papan infografi danpapan kegiatan desa tapi hal tersebut tidakada selama tahun 2020, seharusnya hal tersebut dibuat,” Ujar Aryanto

Poin 6 Isi klarifikasi, Pemotongan gaji dilakukan dengan rincian gaji kepala desa dan aparat desa di potong masing-masing sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan RT/RW masing-masing Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dilakukandengan kesepakatan bersama dan digunakan untuk membangun tiga ruang baru di kantor desa sehingga kantor desa yang semula hanya terdiri dari tiga ruangan menjadi 6 ruangan

(Bantahan), Memang sudah musyawarah tapi yang menjadi pertanyaan, bapak potong gaji di pertengahan semester tahun 2020 lalu kantor desanya kenapa baru dikerjakan pada pertengahan semester tahun 2021, selama satu tahuniniuang hasil potong gaji itu masih dikemanakan dulu sehingga baru bisa kerja di pertengahan semester tahun 2021?” Tanya Aryanto

Poin 14 Isi Klarifikasi, Terkait dengan pembukaan rekening Briling itu cuman Rp.25.000.000 bukan Rp. 130.000.000, karena untuk tahun 2021 penguatan modal Bumdes sebesar Rp. 100.000.000 dan baru di cairkan sebesar Rp. 50.000.000. terus laporan di atas Rp.130.000.000 juta itu dana dari mana. Jadi laporan itu tidak benar

(Bntahan), Waktu Pemilihan Badan Pengurus Bumdes, kan Bapak Desa yang bilang bahwa, Om Toni jangan dipilih lagi karena buku Bank sudah atas nama dia, kamu tida mau, itu uang Rp.130.000.000 sudah atas nama dia atau mungkinkah bapak Kepala Desa lupa dengan pernyataan bapak waktu itu?” Tegas Aryanto

Poin 16 isi Klarifikasi, Kalau sekretaris tidak bekerja maka semua dokumen tidak di tandatangani oleh sekretaris, namun kenyataannya, semua administrasi ditandatangani sekretaris, maka itu berarti sekretaris bekerja.

“(Bantahan) Pejabat Sekretaris Desa menurut Kepala Desa ada kerja-kerja diatas kertas tapi pada kenyataannya tiadak pernah ada dikator dan diketahui oleh masyarakat, setelah saya lapor baru ada sekretaris desa” Ungkap Aryanto

Poin 17 isi Klarifikasi, Laporan tersebut tidak benar karena ada SK Relawan Covid 19, dan Posko Covid 19 juga sudah dibuat.

“(Bantahan) Posko dan Satgas Covid 19 ditingkat desa itu ada di tahun 2020 hanya 6 bulan saja dan setelah saya lapor baru kemudian dilakukan pengadaan ember cuci tangan di bulan Agustus 2021,” Tutur Aryanto

Aryanto juga menegaskan bahwa terkait laporannya ia sudah memiliki data dukung yang bisa ia buktikan kebenarannya, serta orang- orang yang mendukung laporannya

“Menyangkut data dukung dan semua nama-nama pendukung sudah jelas dan itu bisa dibuktikan” Tegasnya

Aryanto menambahkan bahwa ia juga telah mempersiapkan saksi yang akan mendampingi dan memperkuat laporannya

“Saya sudah punya saksi yang akan mendampingi, saya sebut namanya, saksi saya itu, 1. Enos banlowen, 2. Anen koilal, 3. Jermias lolang, 4. Onesimus ill dan 5. Kondrat sanang. Itu lima orang saksi yang akan mendamping dan memperkuat laporan saya” tambahnya

Mengakhiri keterangannya, Aryanto menegaskan bahwa tindakannya ini murni ingin memperjuangkan kebenaran dan tidak dilatar belakangi oleh motif politik ataupun dendam politik

“Ini bukan soal balas dendam soal jagoan saya kalah dalam proses pilkades lalu, sesuai statement kades di klarifikasinya.  Kalau balas dendam kenapa dua orang mantan kades yang sama-sama, bisa di katakan dua priode itu, ikut menandatangani data dukung saya. Bahkan saya pun mendaftarkan diri dalam proses pemilihan ketua RT dan menang.  Jadi ini murni penyelidikan terhadap dana desa, tidak ada motif politik atau unsur apapun, benar- benar hanya ingin kebenaran terungkap. Jadi sekali lagi ucapan kades  tentang hal itu salah besar” Pungkas Aryanto

Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Komunitas Masyarakat Peduli Desa Bukit Mas, Aryanto Salmahi melaporkan Yeskiel Kerhom selaku Kepala Desa Bukit Mas, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, NTT kepada Irda Kabupaten Alor, Polres Alor, serta Kejaksaan Negeri Kalabahi terkait Dugan Penyalahgunaan Dana Desa Bukit Mas Tahun Anggaran 2020, pada awal Agustus 2021. Laporan tersebut berisi 18 Poin tuntutan yang meliputi pengelolaan Dana Desa, Pembangunan, Pengelolaan Dana Covid-19 serta kinerja aparat desa untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti. (Gitur)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait